Example floating
Example floating
HukumJurnalisme WargaNewsPolitik & Pemerintahan

Tuntut Kewajiban Perusahaan, Masyarakat Desa Koto Tandun Layangkan Somasi Terhadap PT.Budi Murni Panca Jaya

922
×

Tuntut Kewajiban Perusahaan, Masyarakat Desa Koto Tandun Layangkan Somasi Terhadap PT.Budi Murni Panca Jaya

Share this article

Masyarakat Desa Koto Tandun membentuk suatu forum yakni Forum Peduli Koto Tandun (FPKT). Forum tersebut dalam rangka menuntut hak masyarakat Desa Koto Tandun terhadap Perusahaan dalam hal ini PT. Budi Murni Panca Jaya yang tidak melaksanakan kewajibannya. PT. Budi Murni Panca Jaya merupakan perusahaan yang mengelola lahan perkebunan di Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun yang menjadi permasalahan masyarakat desa Koto Tandun menuntut pertanggung jawaban dari PT. Budi Murni Panca Jaya adalah antara lain PT. Budi Murni Pancajaya patut diduga belum melaksanakan salah satu kewajibannya perusahaan selama melakukan kegiatan usaha yang antara lain menyiapkan pola Kerjasama yang jelas dengan masyarakat sekitarnya dan meninclave perkebunan masyarakat lebih kurang 4 (empat) Hektar sampai dengan saat ini. Selanjutnya PT. Budi Murni Pancajaya patut diduga telah menggarap lahan melebihi dari Hak Guna Usaha (HGU) seluas lebih kurang 514 Hektar dan tidak membangun kebun sawit kemitraan bagi masyarakat seluas minimal 20 % dari luas Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan.Alfikri, SH,.MH., ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Forum Peduli Koto Tandun (FPKT) untuk melakukan langkah hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.

Alfikri menjelaskan kepada awak media, sebagai langkah awal sudah mengirim Somasi (Surat Peringatan) Pertama kepada Direktur PT.Budi Murni Panca Jaya yakni Aswin Sutanto. Somasi tersebut merupakan peringatan terhadap PT.Budi Murni Panca Jaya untuk segera merealisasikan kewajibannya. Alfikri juga akan mengirimkan surat ke Pemkab Rokan Hulu untuk segera mengevaluasi perizinan PT.Budi Murni Panca Jaya. Mulai dari pelaksanaan kewajiban dari perusahaan tersebut sampai dengan upaya melakukan pengukuran ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU). Masyarakat juga menuntut mengenai kewajiban 20 % kebun plasma dari peeusahaan.

Lebih lanjut, Alfikri menegaskan “Masyarakat akan menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana, jika PT.Budi Murni Panca Jaya tidak ada iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *